Page 82 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 82
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
*.Yang dimaksud dengan “penghargaan” antara lain berupa
insentif, piagam, dan kenaikan pangkat.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 77
Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di
bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 78
(1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.
(2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1
(satu) hakim karier.
(3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 78A
(1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan
perikanan, dibentuk subkepaniteraan pengadilan perikanan
yang dipimpin oleh seorang panitera muda.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang
panitera pengganti.
DITJEN PSDKP
72
