Page 78 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 78
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari
tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus
sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
(6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan
hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Bagian Kedua
Penuntutan
Pasal 74
Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan
dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 75
(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan
oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.*
(2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun;
b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang
perikanan; dan
DITJEN PSDKP
68
