Page 73 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 73
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk
pemrosesan lebih lanjut.
(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat
melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
*. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah
membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan
prasarana pengawasan, yang antara lain:
a. kapal pengawas perikanan;
b. sistem pemantauan kapal perikanan; dan
c. pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan.
Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan,
keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan,
kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri
lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang
dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DITJEN PSDKP
63
