Page 75 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 75
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
BAB XIV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Penyidikan
Pasal 72
Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan,
dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 73
(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,
Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.*
(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang
terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak
pidana di bidang perikanan.*
DITJEN PSDKP
65
