Page 69 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 69
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
BAB XI
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 65
(1) Pemerintah dapat memberikan tugas kepada Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di
bidang perikanan.
BAB XII
PENGAWASAN PERIKANAN
Pasal 66
(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
(2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan.
(3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kegiatan penangkapan ikan;
b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
d. mutu hasil perikanan;
e. distribusi keluar masuk obat ikan;
f. konservasi;
g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
h. plasma nutfah;
i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
j. ikan hasil rekayasa genetik.
DITJEN PSDKP
59
