Page 65 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 65
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
BAB IX
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN
PERIKANAN
Pasal 57
(1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan
sumber daya manusia di bidang perikanan.
(2) Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
satuan pendidikan dan/atau pelatihan perikanan untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan
yang bertaraf internasional.*
*. Pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional
diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggung
jawab di bidang perikanan pada semua jenjang, yakni pada unit
pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi,
antara lain, sesuai dengan bidang teknologi penangkapan, budi
daya, pengolahan, permesinan, dan penyuluhan.
Pasal 58
Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat
nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.*
*. Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” adalah mencakup
lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DITJEN PSDKP
55
