Page 60 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 60
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
BAB VII
PUNGUTAN PERIKANAN
Pasal 48
(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari
sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan
pungutan perikanan.*
(1a) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-
ikan kecil.
*.Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau
pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan
lainnya di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka ini
telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan
dan/atau lingkungannya.
Pasal 49
Setiap orang asing yang mendapat Perizinan Berusaha untuk
melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenai pungutan perikanan.
Pasal 50
Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
dan Pasal 49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta
kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.
DITJEN PSDKP
50
