Page 56 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 56
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
*. Yang dimaksud dengan “log book” adalah laporan harian
tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau
pengangkutan ikan.
*. Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya
terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.
Pasal 43
Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan
wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari
pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.
Pasal 44
(1) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal
perikanan memenuhi standar laik operasi.
(2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas perikanan setelah
dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi
dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 45
Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di
luar pelabuhan perikanan, persetujuan berlayar diterbitkan oleh
syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik operasi dari
pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.
*. Kapal perikanan yang berlayar tidak dari Pelabuhan
perikanan termasuk dari Pelabuhan yang dibangun pihak
swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tersebut
tidak ada Pelabuhan perikanan.
DITJEN PSDKP
46
