Page 51 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 51
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan
musim dan daerah operasi penangkapan.*
*. Yang dimaksud dengan “kapal perikanan dengan ukuran dan jenis
tertentu” adalah kapal yang dipergunakan oleh nelayan kecil.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor,
memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan,
pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan
2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 41
(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan
pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
(2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan melakukan
pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
b. klasifikasi pelabuhan perikanan;*
c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan,
pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan
pelabuhan perikanan;
e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan
yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang
menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan
perikanan;* dan
DITJEN PSDKP
41
