Page 48 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 48
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.*
(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam
maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan
teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.
(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau
memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki
persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
*. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan
dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas
perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.
Pasal 35A
(1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak
buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan
Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.
DITJEN PSDKP
38
