Page 43 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 43
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
(5) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) danf atau membawa dokumen
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.
Pasal 27A
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak
memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
(2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3), dikenai sanksi administratif.
(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk
melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki
Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa
dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan
tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
DITJEN PSDKP
33
