Page 46 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 46
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
Pasal 31
(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk
mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia wajib memenuhr Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 33
(1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap
Orang yang meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan,
pen5ru1uhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta
kesenangan dan wisata.
DITJEN PSDKP
36
