Page 49 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 49
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 36
(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
dan/atau laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai
kapal perikanan Indonesia.
(2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/
atau laut lepas yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya
sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 37
Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal
perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda
jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.*
*. Yang dimaksud dengan “tanda pengenal kapal perikanan” adalah
DITJEN PSDKP
39
