Page 47 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 47
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi seseorang yang menangkap ikan dan/atau
membudidayakan ikan untuk kebutuhan sehari-hari.
(4) Persetujuan bagi kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/
atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan
komersial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 34
(1) Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:
a. kapal penangkap ikan;
b. kapal pengangkut ikan;
c. kapal pengolah ikan;
d. kapal latih perikanan;
e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau
pembudidayaan ikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 35
(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau
memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu
mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,
DITJEN PSDKP
37
