Page 52 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 52
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan
yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan
yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di
pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan
lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan,
pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan
Perizinan Berusaha.*
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
*. Klasifikasi Pelabuhan perikanan termasuk diantaranya
Pelabuhan perikanan samudera, Pelabuhan perikanan
nusantara dan Pelabuhan perikanan pantai.
*. Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional
Pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan
pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah
kerja dan pengoperasian Pelabuhan perikanan berbatasan dan/
atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain,
penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi
yang bersangkutan.
*. Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk
juga pendaratan ikan.
DITJEN PSDKP
42
