Page 44 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 44
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
Pasal 28
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan
kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan
untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
wajib membawa dokumen Pertzinan Berusaha.
(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku
bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.
Pasal 28A
Setiap orang dilarang:
a. Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;
b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu;
c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau
orang lain; dan/atau
d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh
kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.
DITJEN PSDKP
34
