Page 41 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞

(3) Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha
perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25C
(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya
industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan
bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.*

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan
kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan
dan/atau koperasi perikanan.

(3) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas,
kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
*. Industri perikanan diantaranya meliputi industri yang bergerak
di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta
industri pengolahan perikanan.

Pasal 26
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari usaha:
a. penangkapan Ikan;

DITJEN PSDKP
31