Page 39 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 39
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan
manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan
Kesehatan manusia dan/atau lingkungan.*
*. Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan,
termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.
Pasal 24
(1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk
hasil perikanan.
(2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri
pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku
tersebut di dalam negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk
hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan
ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri
serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DITJEN PSDKP
29
