Page 35 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 35

∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG  TENT ANG PERIKANAN ∞






          (2) Pemerintah  melakukan  pengawasan terhadap  alat  pengangkut,
            unit  penyimpanan  hasil  produksi budi daya  ikan,  dan unit
            pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.

          (3) Pemerintah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan
            ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*.

          (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta
            pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi
            daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya,
            sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan
            pengelolaan  kesehatan  ikan  dan  lingkungannya  sebagaimana
            dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
          *. Yang dimaksud dengan “pengelolaan  kesehatan  ikan dan
            lingkungannya”  adalah upaya yang dilakukan  dalam rangka
            menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan,
            ketahanan ikan, serta hama  penyakit ikan dengan melakukan
            pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.
          *. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya harus dilakukan
            secara bersama-sama, baik  oleh  pemerintah  maupun pihak
            terkait  dengan menempatkan masyarakat sebagai  pelaku
            utama  dalam  mengenali  hama  dan  penyakit  ikan,  identifikasi,
            pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kesehatan ikan,
            serta permasalahan lingkungan pembudidayaan.
                                  Pasal 20
          (1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi
            persyaratan  kelayakan  pengolahan  ikan, sistem jaminan  mutu,
            dan keamanan hasil perikanan.*

          (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana
            dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:


                                DITJEN PSDKP
                                     25
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40