Page 33 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 33
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
*. Yang dimaksud dengan “calon induk ikan” adalah ikan hasil seleksi yang
dipersiapkan untuk dijadikan induk. Yang dimaksud dengan “induk
ikan” adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa
dan digunakan untuk menghasilkan benih, sedangkan benih ikan adalah
ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
Pasal 15A
Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan
yang dibudidayakan.
Pasal 16
(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan,
mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan
masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau
lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.*
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran,
pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
*. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan
yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan
asli Indonesia (indigenous species), juga dimaksudkan untuk
melindungi ekosistem asli alam Indonesia.
Pasal 17
Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana
dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan
pembudidayaan ikan.
*.Yang dimaksud dengan “sarana pembudidayaan ikan” adalah,
antara lain, pakan ikan, obat ikan, pupuk, dan keramba. Yang
dimaksud dengan “prasarana pembudidayaan ikan” adalah,
DITJEN PSDKP
23
