Page 38 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 38
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/
atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus
melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
*.Yang dimaksud dengan “sertifikat kesehatan untuk konsumsi
manusia” adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang
ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil
perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan
untuk konsumsi manusia.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan
hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan
manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan
kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan
penanganan dan pengolahan ikan.
(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan,
DITJEN PSDKP
28
