Page 40 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 40
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
BAB V
USAHA PERIKANAN
Pasal 25
(1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan,
meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi,
pengolahan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 25A
(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis
perikanan harus memenuhi standar mutu hasil perikanan.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan
usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil
perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil
perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 25B
(1) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan
memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di
dalam negeri maupun ke luar negeri.
(2) Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri
dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri
telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.
DITJEN PSDKP
30
