Page 45 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 45
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
Pasal 29
(1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik
Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang
melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal
tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia
berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum
internasional yang berlaku.
Pasal 30
(1) Pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau
badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului
dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau
pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia
dan pemerintah negara bendera kapal.
(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah
Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan
kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk
bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan
hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan
perjanjian perikanan tersebut.
(3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai
pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan
hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan,
pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah
Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.
DITJEN PSDKP
35
