Page 94 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 94
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
Pasal 100B
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal
9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat
(1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1)
yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 100C
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf
h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dilakukan oleh
Nelayan Kecil dan f atau Pembudidaya Ikan Kecil dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 100D
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda
dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara
bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.
Pasal 101
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 9O, Pasal
91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan
sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap
korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3
(sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.
Pasal 102
Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak
berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
DITJEN PSDKP
84
