Page 96 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 96
∞KODIFIKASI UNDANG UNDANG TENT ANG PERIKANAN ∞
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 106
Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara
tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah
hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan
negeri yang berwenang.*
*. Yang dimaksud dengan “pengadilan negeri yang berwenang”
adalah pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 107
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi
perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili,
dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum
acara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal 108
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah
hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (3) yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan
tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya
Undang-Undang ini;
DITJEN PSDKP
86
