Page 45 - JUKNIS PPDB JATIM 2024-sig
P. 45
Daya tampung sekolah tiap sekolah tercantum dalam
lampiran Juknis PPDB ini atau website ppdb jatim.
f. Dalam hal daya tampung sekolah yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah
wajib memperhatikan ketersediaan daya tampung pada
Sekolah Swasta dan madrasah pada setiap
kabupaten/kota; dan
g. Penyusunan kondisi daya tampung pada SMA/SMK,
Pemerintah Daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berada dalam
wilayah provinsi yang sama untuk memperoleh data jumlah
potensi lulusan kelas 9 SMP/sederajat.
2. Penetapan Wilayah Zonasi
a. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang
SMA/SMK oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah
di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili
peserta didik dengan sekolah.
b. Dalam melakukan penetapan wilayah zonasi, MKKS
dibawah koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah
di masing-masing kabupaten/kota harus memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1) Sebaran Sekolah
Penghitungan sebaran sekolah dilakukan dengan
melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah.
Dalam melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat
sekolah, harus:
a) berpedoman pada peta sebaran sekolah yang
dapat diakses dalam data induk satuan pendidikan;
Juknis PPDB Jatim Tahun Ajaran 2024/2025 39
