Page 22 - MAJALAH RUSIP JAN-APRIL 2022.cdr

KETUA DPRD BANGKA MENGHADIRI LOUNCHING PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021

DAN MENGUNJUNGI BADAN PENGEMBANGAN IDEOLOGI PANCASILA ( BPIP )

K dasar atas indikator, target, dan batas waktu capaian.
etua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar SIP
menghadiri lounching Permendagri nomor 59
Dalam aturan tersebut juga sudah tergambarkan soal
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan mutu minimal layanan.“Saya berharap, permendagri
Minimal (SPM). nomor 59 Tahun 2021 dapat menjadi pedoman
Permendagri Nomor 59 tentang Penerapan Standar pemerintah Kabupaten Bangka dalam menerapkan
Pelayanan Minimal (SPM) diluncurkan langsung standar pelayanan minimal,” kata Ketua DPRD
oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bangka Iskandar
Bina Bangda Sugeng Hariyono di Hotel Bidakara
Jakarta, yang dihadiri jajaran pemerintah daerah
(Pemda) di Indonesia. Dalam sambutannya,
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen)
Bina Bangda Sugeng Hariyono mengungkapkan,
SPM merupakan bagian dari urusan pemerintahan
konkuren. Urusan tersebut meliputi 32 urusan yang
terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 lainnya merupakan
pilihan.
Sugeng menuturkan, Undang-Undang (UU) Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
kini digantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, telah
mengatur bahwa penyelenggaraan urusan wajib
terkait layanan dasar tersebut harus mengacu pada
SPM.
"Dan SPM ini sudah ditetapkan di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,” terang Sugeng.
Dalam keterangan resminya, Kamis(10/3) Iskandar
mengatakan setelah di luncurkan Permendagri nomor
59 Tahun 2021 tersebut, kedepannya dapat diterapkan
oleh seluruh pemerintah daerah.Permendagri nomor
59 Tahun 2021 menjelaskan tentang teknis pelayanan
dasar terhadap penerima dan mutu minimal layanan

20 RUANG SUARA INFORMASI PARLEMEN Edisi Januari-April 2022