Page 279 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

pasal-pasal yag telah ada, padahal masih diperlukan oleh pasal-pasal

sesudahnya.

Contoh:

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29

berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan
Peraturan Presiden.

Pertanyaan 268
Bagaimana menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bersifat lebih

khusus di banding peraturan perundang-undangan lain?

Jawaban:
Dengan cara memasangkan atau membandingkan materi muatan peraturan

perundang-undangan yang bersifat “khusus” dengan peraturan perundang-

undangan yang bersifat “umum” yang isinya secara umum adalah sejenis dan
bahwa yang khusus:

a. mengesampingkan ketentuan yang umum;
b. mengecualikan ketentuan yang umum; atau

c. melengkapi ketentuan yang umum, namun masih mendasarkan pada asas-
asas yang ada dalam ketentuan umum tersebut.

Contoh:

a. KUHperdata (bersifat “umum”) dan KUHDagang (bersifat “khusus”).
b. Undang-Undang Umum Perpajakan (bersifat “umum”) dan Undang-Undang

turunannya (bersifat “khusus”).

c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (bersifat “umum”) dan Undang-
Undang turunannnya (bersifat “khusus”).

III. TEKNIK PENGACUAN

Pertanyaan 269

279