Page 278 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

membolehkan perubahan yang harus dilakukan” (taking into consideration or

allowing for the changes that must be made) penerapan “mutatis mutandis”
dapat dilakukan terhadap pengaturan terhadap suatu hal berlaku juga terhadap

hal yang diatur kemudian dengan perubahan seperlunya.(Brian David Mogck,
Writing To Reason: A Companion for Philosophy Studentts and Instructors,

2008)

Dengan penjelasan lain Mutatis Mutandis berarti necessary changes having

made (perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat), atau with necessary
changes in points of details, meaning that matters or things are generally the

same, but to be altered when necessary (dengan perubahan-perubahan yang

diperlukan mengenai rinciannya, yang berarti hal-hal yang telah disebutkan pada
dasarnya sama, namun diubah apabila diperlukan).

Mutatis mutandis dipakai dalam teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan, sebagai contoh Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-

undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54

berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan rancangan
peraturan pemerintah, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (2) huruf a.” Ini berarti bahwa ketentuan pembentukan Panitia
Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian, rapat Panitia

Antarkementerian, dan/atau Antarnonkementerian, serta ketentuan mengenai
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan

undang-undang (kecuali Pasal 51 ayat (2) huruf a mengenai dokumen Naskah

Akademik) berlaku pula bagi tata cara penyusunan rancangan peraturan
pemerintah.

Teknik mutatis mutandis digunakan dengan maksud agar tidak terjadi
pengulangan atau perumusan norma (herhaling) yang disebutkan dalam pasal-

pasal terdahulu, yang menguraikan dengan rinci (in points of details) mengenai
sesuatu hal, jika norma dimaksud diperlukan lagi bagi pasal-pasal berikutnya.

Dengan demikian struktur norma hukum lebih sederhana, tidak mengulangi

278