Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 15 Oktober 2019

SELASA, 15 OKTOBER 2019 06

Tujuh Fraksi Setuju Tatib

dan Kode Etik

PALANGKA RAYA, PPOST (Kemendagri) sebelum disahkan karena suara kami dari Kaukus
Tujuh fraksi pendukung DPRD menjadi perda tatib dan kode etik Perempuan Parlemen (KPP) dia-
Kalimantan Tengah (Kalteng) DPRD Kalteng. komodir dalam tatib, yakni Selasa
menyatakan dapat menerima Politisi PDI Perjuangan Kalteng bekebaya. Ini adalah salah satu
dan menyetujui rancangan per- ini kembali mengingatkan, apa kebanggaan kami, karena dari
aturan daerah (raperda) tata yang menjadi keputusan ber- seluruh Indonesia baru KPP
tertib (tatib) dan kode etik untuk sama, khususnya menyangkut Kalteng ini yang mampu men-
disahkan menjadi peraturan dae- tatib dan kode etik, menyangkut gusung hal itu. Ini juga sebagai
rah (perda). larangan mekokok saat rapat bentuk dukungan program na-
Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno diperhatikan dan ditaati dengan sional, yakni Selasa Berkebaya,”
mengatakan, dengan disetujuinya baik oleh semua pihak. jelas Faridawaty.
raperda tersebut oleh fraksi pen- Senada dengan itu, Wakil Ket- Hal itu dilakukan tidak hanya
dukung dewan, maka selanjutnya ua DPRD Kalteng, Faridawati di kantor, namun juga diharap-
akan disahkan atau ditetapkan Darland Atjeh, juga menegaskan, kan berkebaya bisa digunakan
dalam rapat paripurna dewan ada tiga poin penting dalam saat ke pasar dan aktifi tas lain-
pada masa persidangan III tahun raperda tatib dan kode etik de- nya pada hari Selasa. Kemudian
sidang 2019. wan itu. terkait kewenangan pimpinan,
Dijelaskannya, beberapa hal Pertama, menyangkut larangan menurut Faridawaty, pimpinan Foto : PPost/Arianata
yang menjadi masukan dan saran merokok saat rapat. Kemudian, dapat dibantu oleh wakil-wakil. POTENSI - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Hj Maryani Sabran, mengharapkan agar potensi perkebunan
anggota fraksi akan disesuaikan soal kewenangan cap pimpinan “Kalau ketua berhalangan, dan peternakan dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
lebih lanjut dengan petunjuk dewan dan hari Selasa Berkebaya. wakil pimpinan bisa difungsi-
dari Kementerian Dalam Negeri “Saya menyambut gembira kan,” ucapnya.(art/P4) Galakkan Program

Tidak Boleh Merokok

Saat Rapat Integrasi Sapi -Sawit

PALANGKA RAYA, PPOST dewan sebelum disahkan ra- dilaksanakan.
Anggota fraksi Golkar perda tata tertib (tatib) dan Ia juga mengharapkan agar
DPRD Kalimantan Tengah kode etik. “Kalau keputusan tuntutan mahasiswa (BEM Un-
(Kalteng), Maruadi, meny- pimpinan, maka tentunya cap par) untuk segera dilakukan
etujui larangan merokok saat pimpinan saja. Kalau sifatnya rapat pimpinan dan ditindaklan- PALANGKA RAYA, PPOST “Potensi sektor perkebunan faatan limbah untuk pakan ter-
rapat. Namun, ia mengusul- keputusan lembaga, maka juti ke pemerintah pusat. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peternakan di setiap kabu- nak,” kata Maryani.
kan agar berkaitan dengan hemat saya menggunakan Selanjutnya ketua sekaligus paten cukup besar. Potensi ini Wakil rakyat dari daerah pe-
larangan itu disediakan te- cap lembaga DPRD Kalteng,” juru bicara Fraksi Demokrat, (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran, harus dapat dimanfaatkan untuk milihan Kalteng III meliputi Ka-
pat khusus bagi orang yang usulnya. HM Sriosako, memberikan apr- mengharapkan agar potensi perkebunan dan peternakan membantu meningkatkan kes- bupaten Kotawaringin Barat (Ko-
merokok. Sementara itu, juru bicara esiasi dalam bekerja memperbaiki dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. ejahteraan masyarakat di seluruh bar), Lamandau dan Sukamara
“Sepakat dilarang mero- Fraksi PDI Perjuangan, Yulilis tatib dan kode etik. Hal itu untuk Kalteng,” jelasnya. ini melihat sejumlah perusahaan
kok saat rapat. Tapi untuk mengatakan, fraksinya PDIP meningkatkan kinerja dewan Politisi PDI Perjuangan Kalteng sudah melaksanakan pola kemi-
eloknya ketika ada larangan, dapat memahami raperda terse- dan menerima untuk di tetap- Ia mendorong agar program sapi,” katanya di sela rapat kerja ini juga mengimbau kepada ma- traan dan juga plasma. Sedangkan
maka untuk saling menghar- but sebagai acuan pelaksaaan kan menjadi peraturan DPRD integrasi Sapi - Sawit terus dikem- komisi, Senin (14/10). syarakat untuk tidak menjual sebagian lagi masih belum.
gai harapan saya disediakan tugas dewan dan dapat menerima Kalteng. bangkan tidak hanya oleh peru- Diungkapkan, selama ini pe- kebun sawit kepada perusahaan “Kami mendorong perusa-
tempat atau ruangan bagi untuk ditetapkan menjadi rap- Begitu juga dengan juru bicara sahaan besar, namun juga ma- manfaatan limbah sawit sebagian tapi di kelola secara kemitraan. haan yang belum melaksanakan
kawan-kawan yang merokok,” erda. sekaligus Ketua Fraksi NasDem, syarakat yang mengeluti bidang besar hanya oleh perusahaan. “Kebun sawit kalau dikelola plasma agar memperhatikan
katanya. Pihaknya juga mengusulkan Bryan Iskandar. Ia mengatakan tersebut. Karena itu, Maryani mendorong dalam bentuk kemitraan, maka hal itu. Karena kami ingin ke-
Sedangkan berkaitan den- agar segera dibentuk Bamperda. tatib dan kode etik adalah pan- “Manfaat sawit itu ada banyak. agar pemerintah daerah me- akan saling menguntungkan. Di hadiran perusahaan di Kalteng
gan cap pimpinan dewan, Pern yataan menerima raperda duan dalam melaksanakan tugas Semua bisa digunakan untuk lalui dinas/instansi terkait dapat mana masyarakat setiap bulan ini juga bisa berkontribusi bagi
Maruadi meminta hal itu di- juga datang adari juru bicara dan wujud tanggungjawab dalam berbagai macam produk. Daun mengalakkan program bantuan mendapat penghasilan. Tidak peningkatan pembangunan dan
pertegas kembali antara cap fraksi Golkar, Sudarsono. Ia meningkatkan kinerja dan dan limbah sawit bisa untuk bibit sapi bagi masyarakat secara hanya dari buah, namun juga kesejahteraan masyarakat,” kata
pimpinan dan cap lembaga berharap agar hal itu konsisten disiplin angota dewan.(art/P4) mendukung akan pakan ternak bergulir. keuntungan dalam hal peman- Maryani.(art/P4)

Hj Merry Rukaini Permana Setiawan Sastra Jaya

Masyarakat Butuh

Libatkan Pihak Ketiga untuk Keterbukaan Informasi

Percepatan Pembangunan
Percepatan Pembangunan MUARA TEWEH, PPOST layani per- tidak bisa menolak
mohonan
atau menghindar
Legislator DPRD Barito
Utara (Barut), Sunario men-
dari tuntutan ma-
informasi
gungkapkan, masyarakat seka-
tersebut se-
syarakat yang ingin
mengetahui hasil
cara cepat,
rang ini sangat memerlukan
atau menuntut pelayanan serta
pelayanan prima
tu, b iaya
keterbukaan informasi dari tepat wak- pembangunan dan
pemerintah daerah melalui ringan/pro- yang d iberikan
MUARA
MUARA TEWEH, PPOST TEWEH, PPOST satuan organisasi perangkat porsional pemerintah daerah.
“Karena itu,
daerah (SOPD).
dan seder-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu- Keterbukaan informasi ini hana. pelayanan publik
paten Barito Utara (Barut), Hj Merry Rukaini, mengharap-
paten Barito Utara (Barut), Hj Merry Rukaini, mengharap- sesuai dengan Undang-Un- “ M a - haruslah dimulai
kan peran pihak ketiga lebih besar lagi dalam percepatan
kan peran pihak ketiga lebih besar lagi dalam percepatan dang (UU) Nomor 14 tahun syarakat kita dari aspek yang
2008 tentang keterbukaan in-
paling mendasar,
sekarang su-
pembangunan di daerah.
pembangunan di daerah. formasi publik. “Artinya, hal dah cukup yaitu reformasi pola
ini merupakan momentum pintar dan Sunario pikir penyelenggara
penting dalam mendorong juga kritis. pelayanan publik. Ini
dengan berperan aktif serta
Dengan s dengan berperan aktif serta keterbukaan,” katanya kepada Karenanya cenderung ingin ditandai dengan pergeseran pola
Dengan semakin aktifnya emakin aktifnya
koordinasi dengan pihak
pihak ketiga, maka nantinya koordinasi dengan pihak wartawan, belum lama ini. mengetahui secara transpar- penyelenggaraan pelayanan
pihak ketiga, maka nantinya
akan sangat membantu pemer-
akan sangat membantu pemer- pemerintah daerah, khususnya UU Nomor 14 ini, jelas Su- ansi hasil pembangunan. Bah- publik dari semula berorientasi
pemerintah daerah, khususnya
intah daerah dalam pengelolaan
dengan dinas yang menangani
intah daerah dalam pengelolaan dengan dinas yang menangani nario, merupakan landasan kan rencana pembangunan pemerintah sebagai penyedia
bidang tersebut.
keuangan dan yang pasti sangat bidang tersebut. hukum bagi setiap orang untuk yang digulirkan oleh pemerin- menjadi pelayan yang berorien-
keuangan dan yang pasti sangat
terbantu.
terbantu. Pada bidang pembangunan memperoleh informasi publik tah daerah, provinsi maupun tasi pada kebutuhan masyarakat
infrastruktur jalan dan jem-
“Kita lihat untuk daerah lain
“Kita lihat untuk daerah lain infrastruktur jalan dan jem- dan kewajiban badan publik pusat,” katanya. sebagai pengguna,” jelas politisi
yang punya banyak perusa- batan, kesehatan, pendidikan dalam menyediakan dan me- Pemerintah, lanjut Sunario, PDI Perjuangan ini.(P4)
yang punya banyak perusa-
batan, kesehatan, pendidikan
serta olahraga tentunya peran
haan berinvestasi di daerahnya,
haan berinvestasi di daerahnya, serta olahraga tentunya peran
pasti pembangunannya san-
pihak ketiga sangat dibutuhkan
pasti pembangunannya san- pihak ketiga sangat dibutuhkan
gat pesat,” katanya kepada
gat pesat,” katanya kepada di tengah masih minimnya ang- Penumpukan Guru Dalam
di tengah masih minimnya ang-
wartawan, belum lama ini.
garan daerah.
wartawan, belum lama ini. garan daerah.
Barut, kata Merry, sudah Hanya saja, Merry menekank-
Barut, kata Merry, sudah
an, perlu diingat pentingnya
nya menerapkan
w aktu-
w aktu- nya menerapkan an, perlu diingat pentingnya Kota Disoal Dewan
keikutsertaan
koordinasi agar jangan sampai
keikutsertaan koordinasi agar jangan sampai
proyek yang dikerjakan oleh
pihak keti- proyek yang dikerjakan oleh
pihak keti-
pihak ketiga sudah alokasikan
ga dalam pihak ketiga sudah alokasikan
ga dalam
dananya dari APBD sehingga
mem-
mem- dananya dari APBD sehingga MUARA TEWEH, PPOST di Bumi Iya nya mendapatkan
ban- tidak terjadi tumpang tindih. Masih menumpuknya Mulik Beng- pendidikan yang
tidak terjadi tumpang tindih.
ban-
gun
gun “Hingga pada akhirnya ABPD guru dalam kota membuat kang Turan sama dengan anak
dae-
dae- hanya difokuskan hal - hal pent- Dewan Perwakilan Rakyat ini. didik di kota.
hanya difokuskan hal - hal pent-
ing yang tidak bisa dikerjakan
rah ing yang tidak bisa dikerjakan Daerah (DPRD) Kabupaten Hal ini “Jadi , silahkan
rah
oleh pihak perusahaan atau Barito Utara (Barut) gerah. sudah mutasikan guru
oleh pihak perusahaan atau
pihak ketiga,” jelasnya. Pasalnya, masalah tersebut sering diba- yang menumpuk
pihak ketiga,” jelasnya.
Karenanya, lanjut Merry, per-
lu nota kesepakatan (MoU) an- jelas akan berimbas pada has, namun di kota agar anak
lu nota kesepakatan (MoU) an-
tidak ada
didik kita di desa
pemerataan pembangunan,
tara pemerintah daerah dengan
tara pemerintah daerah dengan terutama di bidang pendi- tindak lan- juga mendapatkan
pihak ketiga agar ada komitmen dikan. jut. Bahkan hak yang sama
pihak ketiga agar ada komitmen
yang harus dipertanggungjaw-
yang harus dipertanggungjaw- Wakil Ketua DPRD Barut, terke s an dalam menuntut
abkan secara tertulis.
abkan secara tertulis. Sastra Jaya menegaskan, ketidak- ilmu. Dewan akan
Selain itu, hendaknya MoU
juga melibatkan DPRD, se- hendaknya hal ini menjadi merataan sangat mendu-
perhatian serius pemerintah
guru dibi-
kung langkah di-
hingga para legislator mudah daerah, terutama Dinas Pen- arkan ber- Sastra Jaya nas terkait apabila
Hj Merry Rukaini dalam pengawasannya.( P4) didikan, untuk mengambil larut-larut. mengevaluasi keberadaan
sesegera mungkin
Padahal itu merugikan
tindakan agar bagaimana
caranya terjadi pemerataan masyarakat, terutama anak guru dalam kota,” ucap Sas-
penempatan guru yang ada didik di desa yang seharus- tra Jaya, belum lama ini. (P4)