Page 37 - Buku PPh Pasal 21

disampaikan dan dibayarkan pada bulan Maret atau April setiap tahunnya. Sementara itu,

SPT PPh Badan harus disampaikan dan dibayarkan setiap tiga bulan.
Pembayaran SPT harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang

tercantum dalam SPT. Jika ada keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran, wajib
pajak bisa dikenai sanksi atau denda. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk

memahami dan mematuhi kewajiban pembayaran SPT agar dapat memenuhi kewajiban
perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu.

MEKANISME PEMUNGUTAN PPh PASAL 21

1. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong lainnya mengetahui jumlah penghasilan bruto yang

diterima oleh karyawan atau penerima jasa.

2. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong mengetahui jumlah PTKP dan tarif pajak yang
berlaku.

3. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong menghitung besaran pajak yang harus dipotong

menggunakan tarif pajak yang berlaku.
4. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong melakukan pemotongan pajak sebesar besaran

pajak yang telah dihitung.
5. Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas

Negara melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

6. Penerima penghasilan yang telah dipotong pajak (karyawan atau penerima jasa)
menerima slip gaji atau surat keterangan pemotongan PPh Pasal 21 dari Pemberi Kerja

atau Pihak Pemotong.
7. Penerima penghasilan dapat menggunakan jumlah pajak yang telah dipotong dan

disetorkan oleh Pemberi Kerja atau Pihak Pemotong sebagai kredit pajak pada saat

mengisi SPT Tahunan.

KASUS YANG TERKAIT DENGAN SPT PPh PASAL 21

Berikut adalah beberapa kasus yang sering terjadi terkait SPT PPh Pasal 21.

1. Tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21 pada waktu yang ditentukan. Jika wajib pajak
atau pemberi kerja tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21 tepat waktu atau tidak sama

sekali, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan
dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Buku Saku: PPh Pasal 21 33