Page 36 - Buku PPh Pasal 21

BAB Kewajiban Pelaporan Dan Pembayaran

12 PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam bentuk gaji dan upah adalah

pajak yang harus dibayar oleh setiap pegawai atau karyawan yang menerima penghasilan

dari perusahaan atau pemberi kerja. Kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 terdapat pada pihak
pemberi kerja atau perusahaan yang harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari

penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan dan menyampaikan laporan SPT (Surat
Pemberitahuan) Masa PPh Pasal 21 setiap bulan.

KEWAJIBAN PELAPORAN PPh PASAL 21

Berikut adalah kewajiban pelaporan PPh Pasal 21:
1. Pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan sesuai dengan tarif yang berlaku
dan pembayaran PPh Pasal 21 harus dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Menyampaikan laporan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 20

bulan berikutnya melalui aplikasi e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak (DJP).

3. Membuat laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan menyampaikannya paling lambat
tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui aplikasi e-Filing DJP.

4. Menyediakan bukti potong PPh Pasal 21 kepada karyawan yang bersangkutan dan

melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dalam Slip Gaji atau Bukti Potong 1721-A1.
5. Menyampaikan laporan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu

dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis lainnya yang berlaku.
Jika perusahaan atau pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21,

maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi lain sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21

Kewajiban pembayaran SPT merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.
Pembayaran SPT biasanya dilakukan setiap tahun, dan waktu pengirimannya tergantung

pada jenis SPT yang dihasilkan. Misalnya, SPT tahunan PPh Orang Pribadi biasanya

32 Bab 12: Kewajiban Pelaporan Dan Pembayaran PPh Pasal 21