Page 28 - MEDIKA 2018
P. 28
Sosialisasi Disiplin PNS
PP 53 THN 2010
Di Lingkungan KKP Kelas II Bandung
PNS diharapkan mentaati ketentuan jam kerja,
Sejak tanggal 6 Juni 2010 telah diundangkan oleh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Menkumham Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS di
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 bawah Kementerian Kesehatan sering disebabkan
Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai oleh pelanggaran akan kewajiban /meninggalkan
Negeri Sipil. tugas.
PP ini merupakan penyempurnaan dari aturan Untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan
sebelumnya yang dirasa sudah sangat ketinggalan permasalahan dibidang kepegawaian, Pemerintah
jaman. Banyak kondisi yang tidak tercover dalam PP telah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30
30 Tahun 1980, terutama ketentuan mengenai Tahun 1980 dengan Peraturan Pemerintah Nomor
aturan PNS dalam pemilihan umum. Terbitnya PP ini 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
juga sudah diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun dan penerapan hukuman disiplin bagi pegawai yang
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. melanggar kewajiban masuk kerja dan ketentuan
jam kerja.
Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk
mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang Hal-hal baru dalam PP ini diantaranya adalah :
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. larangan diperinci jenis hukumannya yang
meliputi hukuman disiplin ringan, sedang dan
Di dalam PP No.53 tahun 2010 terdapat aturan berat. Ini tidak diatur demikian dalam PP lama.
tentang adanya penjatuhan hukuman disiplin kepada (Pasal 8 dst.)
pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin Pada Bagian Keempat yaitu mulai Pasal 15
terhadap bawahannya yang melanggar aturan. Di mengatur dengan rigid dan detail siapa saja
samping itu, penjatuhan hukuman disiplin dan pejabat yang berwenang menghukum terhadap
pemeriksaan terhadap PNS harus dilakukan oleh siapa.
atasan langsung PNS bersangkutan. Adanya penambahan Bab mengenai Upaya
Administratif terhadap pegawai yang tidak
puas dengan hukuman yang telah dijatuhkan
1
