Page 29 - MEDIKA 2018

berupa keberatan dan banding administratif.  Atasan yang berhak memberikan hukuman
sebelumnya hanya merupakan bagian disiplin apabila lalai tidak memberikan hukuman
singkat mengenai Keberatan atas Hukuman terhadap PNS yang nyata melakukan
Disiplin. pelanggaran pejabat.

 Pengawasan / pemeriksaan terhadap PNS yang
Hal-hal diatas adalah perubahan-perubahan diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak
yang mendasar, sedangkan hal lain yang secara hanya dilakukan di tingkat Inspektorat ataupun
khusus dibahas dalam PP baru, kiranya ada unit utama pengelola manajemen kepegawaian
beberapa poin yang menarik diantaranya : saja akan tetapi juga melekat pada satuan kerja
tempat PNS bernaung. Karena kurangnya
 Dalam bagian mengenai Kewajiban PNS pengawasan melekat ini bisa mengakibatkan
terdapat poin2 baru diantaranya adalah pelanggaran yang tadinya bisa dijatuhi hukuman
mengucapkan sumpah PNS dan sumpah ringan atau sedang karena lamanya pelanggaran
jabatan, secara tegas disebutkan. Juga adanya berlangsung bisa saja menjadi pelanggaran
poin menarik yaitu mencapai sasaran kerja disiplin dengan kategori hukuman berat.
pegawai yang ditetapkan yang dalam uraian
jenis hukumannya ditentukan pencapaian Aturan telah dibuat baik akan tetapi penegakannya
sasaran kerja harus diatas 75%, dibawah itu tergantung dari pelaksananya, apabila penegakan
PNS akan dikenai sanksi hukuman disiplin aturan ini berbenturan dengan kepentingan-
kepentingan yang tidak sejalan maka seketat apapun
 terkait bisa dikenai hukuman disiplin setingkat aturan tidak akan berguna, tetap saja dicari celah
dengan pelanggaran yang dilakukan untuk dilanggar.
bawahannya tersebut. (Pasal 21)

 Dalam bagian mengenai Larangan bagi PNS Oleh :
ditambah dengan poin bekerja pada perusahaan H. Eddy Harianto, SKM, M. Epid
asing, dan yang paling krusial adalah
LARANGAN MENGENAI KETERLIBATAN
PNS DALAM DUKUNG MENDUKUNG
PARPOL MAUPUN PERSEORANGAN
MAUPUN PASANGAN CALON DALAM
PEMILU. Hal ini menyebabkan tidak ada celah
lagi bagi PNS untuk ikut aktif dalam kegiatan
kampanye dalam bentuk apapun.

 Kemudian ketentuan mengenai jam kerja diatur
sedemikian sehingga PNS tidak dengan leluasa
membolos kerja. Dalam aturan baru ini disebutkan
PNS yang lebih dari 46 hari kerja berturut-turut
tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dapat
diberhentikan. PNS yang 5 hari tidak masuk kerja
mendapat hukuman disiplin ringan berupa
teguran. Tidak masuk bekerja dan keterlambatan
masuk kerja sesuai jam kerja yang telah
ditentukan disini bersifat akumulatif jadi hal ini
memungkinkan bagi unit kerja untuk secara ketat
menghitung berapa kali dan berapa jam
keterlambatan seseorang dan setelah mencapai
batasan minimal 5 hari kerja PNS bisa dikenai
hukuman disiplin.

2