Page 41 - SITI SUMARNI BUKU SAKU DIGITAL EKONOMI PENDIDIKAN

 Jalur Prestasi :Penerimaan siswa berdasarkan prestasi akademik atau non-akademik, seperti
kejuaraan tingkat daerah, nasional, atau internasional, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh

sekolah atau daerah.

 Jalur Afirmasi :Penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu atau kategori khusus yang
didukung dengan bukti dokumen seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau keterangan resmi

lainnya.
 Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali :Penerimaan siswa yang orang tua/walinya pindah tugas ke

lokasi baru, sehingga memerlukan penyesuaian tempat belajar anaknya.

 Peraturan Daerah (Perda) :Setiap daerah dapat menyesuaikan kebijakan penerimaan siswa sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi seperti Permendikbud atau Standar Nasional Pendidikan.

 Standar Nasional Pendidikan :Penerimaan yang sesuai dengan kriteria umum dalam Standar
Nasional Pendidikan, misalnya usia minimal masuk TK atau SD, kemampuan dasar tertentu, atau

persyaratan administrasi yang sesuai.

7. Sekolah negeri menarik SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) dari orang tua murid
Pada prinsipnya, sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik SPP (Sumbangan Pembinaan

Pendidikan) yang bersifat wajib dari orang tua atau murid, karena pendidikan dasar di Indonesia diatur
sebagai layanan gratis melalui kebijakan pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun,

sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela, sesuai dengan aturan tertentu.Selain itu :

 Regulasi yang Berlaku

Pasal 31 UUD 1945: Negara menjamin pendidikan dasar sebagai hak warga negara yang diberikan
tanpa biaya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.

Permendikbud No. 75 Tahun 2016: Melarang sekolah menarik pungutan dari peserta didik pada

jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Untuk jenjang SMA/SMK, pungutan hanya diperbolehkan dalam

kondisi tertentu dengan persetujuan pihak terkait, seperti komite sekolah.

 Penggunaan Dana BOS

41