Page 212 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 212

- 167 -



 B.   TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA SKP BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL MODEL PENGEMBANGAN

 1.   TAHAP PERTAMA: MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSTANSI/UNIT KERJA DAN
 PERJANJIAN KINERJA
 Diagram 2
 Piramida Kinerja Instansi Pusat

                                                  Kinerja Utama Bersama
                                                  bagi  pejabat  pimpinan  tinggi,
 OUTCOME                                          pimpinan  unit  kerja  mandiri,
                                                  pejabat   administrasi,   dan

 Meningkatnya  penyediaan  akses  perumahan  dan  infrastruktur       pejabat fungsional
 permukiman yang layak, aman, dan terjangkau   INSTANSI

 Meningkatnya  pelayanan  infrastruktur  perumahan  dan  permukiman   DITJEN III
 yang layak dan aman

 OUTCOME/ OUTPUT KENDALI RENDAH

 Meningkatnya  kualitas  bangunan  gedung  yang  menjamin   UNIT KERJA
 keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi   (DIREKTORAT II)
 penggunanya (melalui penerbitan PBG/IMB dan SLF)

 OUTPUT KENDALI SEDANG
       TIM KERJA PADA UNIT KERJA
 Aplikasi  SIMBG  yang  reliable  dan  user  friendly  untuk   (SUBDIREKTORAT II)
 menjamin penerbitan PBG/ IMB dan SLF sesuai NSPK

 Layanan  konsultasi  dan  pengaduan  atas  penerbitan
 PBG/OMB dan SLF yang responsif dan akurat

                 PEGAWAI                                        Kinerja Utama
 OUTPUT KENDALI TINGGI
 (JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, JF Teknik Tata     Individu bagi
 •  Proses  bisnis  aplikasi  SIMBG  dalam  bentuk  arsitektur   Bangunan Dan Perumahan Pertama, Pengelola Data, Pengelola   Jabatan
 aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK    Monev)
                                                              Administrasi dan
 •  Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat tersusun     Jabatan Fungsional
 secara  cepat  dan  akurat  (berdasarkan  objek  atau  jenis
 masalah atau berdasarkan wilayah)
 •  Data  pengaduan  masyarakat  terdokumentasi  secara
 akurat, mutakhir, dan dilaporkan dengan cepat.
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217