Page 224 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 224

- 173 -



 Tabel 9
 Contoh Matriks Pembagian Peran dan Hasil
 Tim Kerja Subdirektorat II

 PEGAWAI   INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA

 KASUBDIT II   APLIKASI  SIMBG  MENJALANKAN  RESPONS   YANG   CEPAT   DAN  SEMAKIN  BANYAK  PEGAWAI  DINAS
 BISNIS PROSES DAN SLA (SERVICE   AKURAT   ATAS   PENGADUAN  PU  DAN  PTSP  PEMDA  KAB/KOTA
 LEVEL AGREEMENT) SESUAI NSPK  MASYARAKAT  TERKAIT  LAYANAN  YANG  BISA  MELAYANI  PENERBITAN
 YANG   RELIABLE   DAN   USER-  PENERBITAN  PBG/  IMB  DAN  SLF  PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG
 FRIENDLY   MELALUI APLIKASI SIMBG    SECARA CEPAT DAN AKURAT

 JF   Teknik   •  Proses  bisnis  aplikasi  SIMBG   §  Pengguna dan Pengelola Layanan   •  Modul   materi   peningkatan
 Tata   dalam bentuk arsitektur aplikasi   SIMBG   dapat   mengetahui   kapasitas   pengelola   layanan
 Bangunan   yang lengkap dan sesuai NSPK    progress/tindak   lanjut   penerbitan  PBG/IMB  dan  SLF
 dan   •  Telaahan   terkait   dengan   pengaduannya  secara  up-to-date   melalui  SIMBG  tersusun  secara
 Perumahan   perluasan  penggunaan  aplikasi   melalui aplikasi SIMBG   lengkap   dan   sesuai   standar
 Muda    SIMBG   untuk   layanan   §  Telaahan   jawaban   atas   penyusunan modul
 penyelenggaraan   bangunan   pengaduan  masyarakat  tersusun   •  Peserta   peningkatan   kapasitas
 rumah susun   secara   cepat   dan   akurat   memahami   dan         dapat
 (berdasarkan  objek  atau  jenis     mempraktekan         materi      yang
 masalah   atau   berdasarkan         disampaikan
 wilayah)                          •  Pelatih/Narasumber       peningkatan
                                      kapasitas     layanan      penerbitan
                                      PBG/IMB  dan  SLF  melalui  SIMBG
                                      kompeten  dan  tercukupi  sesuai
                                      kebutuhan
                                   •  Peserta  mendapatkan  pelayanan
                                      yang    memadai      selama     proses
                                      pelaksanaan peningkatan kapasitas
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229