Page 110 - Annual Report 2023 Inspektorat II
P. 110

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

              C. HASIL PENGAWASAN PENGUATAN

                     TATA KELOLA


                     PELAYANAN PUBLIK


                        Dalam  rangka  efektifitas  pelaksanaan                RUANG LINGKUP
                     penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,  sesuai
                     dengan Keputusan Menteri KP nomor 15 Tahun
                     2021  tentang  Pelayanan  Publik  Di  Lingkungan       Ruang lingkup pengawasan
                     Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan           pelayanan publik meliputi 6

                     pembinaan  dan  pengawasan.  Pembinaan                 (enam) aspek, yaitu:
                     dilakukan oleh pimpinan penyelenggara dengan           a) kebijakan pelayanan;
                     dibantu oleh kelompok kerja reformasi birokrasi        b) profesionalisme Sumber
                     program  peningkatan  kualitas  Pelayanan              Daya Manusia (SDM);
                     Publik, sedangkan pengawasan dilakukan oleh            c) sarana dan prasarana;
                                                                            d) sistem informasi
                     pimpinan  penyelenggara  dan  Inspektorat              pelayanan publik;
                     Jenderal  KKP.  Selain  dilakukan  oleh  pimpinan      e) konsultasi dan pengaduan;
                     Penyelenggara  dan  Inspektorat  Jenderal  KKP,        serta
                     pengawasan       penyelenggaraan      Pelayanan        f) inovasi pelayanan,
                     Publik  dilakukan  oleh:  a)  Masyarakat;  b)          dengan sasaran evaluasi
                     Ombudsman; dan c) Dewan Perwakilan Rakyat,             pada Unit Pelayanan Publik
                                                                            (UPP) tingkat Satker yang
                     sesuai     dengan      ketentuan       peraturan       ditunjuk untuk
                     perundangundangan                                      menyelenggarakan pelayanan
                        Pelaksanaan  evaluasi  pelayanan  publik            publik.
                     lingkup  KKP  yang  sudah  dilaksanakan  sejak
                     tahun  2015  terus  mengalami  perubahan.
                     Perubahan  ini  dilakukan  guna  menyesuaikan
                     kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Pengaturan mengenai pelaksanaan
                     evaluasi  pelayanan  publik  terkini  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri

                     Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2022
                     tentang  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggara  Pelayanan  Publik  yang
                     dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
                     Reformasi  Birokrasi  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Instrumen  dan  Mekanisme
                     Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Melalui aturan
                     tersebut  telah  dilahirkan  Indeks  Pelayanan  Publik  (IPP)  yang  terus  mengalami
                     perkembangan. Angka IPP ini merupakan rujukan bagi Unit Lokus untuk melakukan
                     perbaikan secara berkelanjutan.





   98
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115