Page 14 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Inspektorat II KKP | Laporan Tahunan 2023

A. LATAR BELAKANG

D Kelautan dan Perikanan dalam Misi KKP
alam rangka mendukung visi
“Peningkatan
yaitu
Presiden RI tahun 2020-2024
Tata
Kelola
yaitu “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Pemerintahan di KKP”.
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Penerapan tata kelola pemerintahan
Royong”, Presiden telah menetapkan yang baik memerlukan upaya keras dan
lima arahan utama sebagai strategi sistematis guna menciptakan birokrasi
pelaksanaan misi dan pencapaian visi yang kuat. Selain itu, diperlukan juga

Indonesia yang mencakup terobosan kinerja secara terpadu,
pembangunan sumber daya manusia, penuh integritas, akuntabel, taat
pembangunan infrastruktur, kepada hukum yang berwibawa, dan
penyederhanaan regulasi, transparan. Hal tersebut akan bermuara
penyederhanaan birokrasi dan pada pencapaian cita-cita
transformasi ekonomi. pembangunan nasional yaitu
mewujudkan peningkatan
Visi tersebut kemudian dijabarkan kesejahteraan rakyat. Selaras dengan
oleh KKP selaku pengemban fungsinya sebagai APIP, Inspektorat
pembangunan di bidang kelautan dan Jenderal KKP berkewajiban untuk
perikanan dengan penetapan visi KKP memberikan kontribusi dan kinerja
tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya terbaik untuk mewujudkan agenda
Masyarakat Kelautan dan Perikanan pembangunan nasional dalam RPJMN
yang Sejahtera dan Sumber Daya 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola
Kelautan dan Perikanan yang pemerintahan yang bersih, efektif,
Berkelanjutan untuk mewujudkan demokratis, dan terpercaya serta

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, reformasi sistem dan penegakan hukum
dan Berkepribadian Berlandaskan yang bebas dari korupsi, bermartabat,
Gotong Royong”. dan terpercaya.

Pembangunan kelautan dan Kontribusi untuk mewujudkan
perikanan menuntut pelaksanaan tata perbaikan tata kelola pemerintahan

kelola pemerintahan yang baik (good yang baik juga telah diberikan oleh
governance), dengan memanfaatkan Inspektorat II selaku organisasi dibawah
sumber daya kelautan dan perikanan Inspektorat Jenderal KKP yang
secara optimal, efisien, efektif dan mempunyai tugas melaksanakan
akuntabel. Tuntutan tersebut sejalan penyusunan kebijakan teknis dan
dengan sembilan Misi Presiden yang pelaksanaan pengawasan intern serta
dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu penyusunan laporan hasil pengawasan
“Pengelolaan Pemerintahan yang terhadap pelaksanaan kebijakan,

Bersih, Efektif dan Terpercaya”, yang peraturan perundang-undangan dan
2 kemudian dijabarkan oleh Menteri administrasi lingkup DJPT dan DJPSDKP