Page 15 - Annual Report 2023 Inspektorat II

Laporan Tahunan 2023 | Inspektorat II KKP

beserta seluruh UPT lingkup DJPT dan pemerintah dan stakeholders melalui
DJPSDKP, dengan menerapkan prinsip penyediaan informasi yang mudah
transparansi dan akuntabel melalui diakses, akurat dan memadai, yang
penyusunan Laporan Tahunan diwujudkan melalui peningkatan

Inspektorat II KKP Tahun 2023. pelayanan publik, pengurangan
ekonomi biaya tinggi, serta terwujudnya
Pelaporan memegang peran krusial pemerintahan yang bersih.
dalam pelaksanaan fungsi manajemen,
antara lain penyediaan data dan Hasil pengawasan Inspektorat II KKP
informasi yang diperlukan untuk Tahun 2023 diharapkan mampu

merencanakan kegiatan, memberikan keyakinan memadai atas
mengorganisasi sumber daya secara ketaatan, kehematan, efisiensi dan
efisien, memberikan arah yang jelas efektivitas pencapaian tujuan
dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan tugas dan fungsi,
manajerial, dan melakukan memberikan peringatan dini atas
pengendalian terhadap kinerja secara adanya potensi permasalahan,
keseluruhan. Adanya keterbukaan atas meningkatkan kualitas tata kelola serta
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan perbaikan sistem organisasi bagi

yang diambil juga akan menciptakan manajemen.
kepercayaan timbal-balik antara

B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan kegiatan 3. Peraturan Presiden Republik
Pengawasan, Inspektorat Jenderal KKP Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
mengacu pada ketentuan sebagai tentang Organisasi Kementerian
berikut: Negara, sebagaimana telah diubah
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun terakhir dengan Peraturan Presiden
1999 tentang Penyelenggara Nomor 68 Tahun 2019;

Negara yang Bersih dan bebas 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2017 tentang Perubahan atas
(Lembaran Negara Republik Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 2015 tentang Kementerian Kelautan
dan Tambahan Lembaran Negara dan Perikanan;
Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Peraturan Menteri Negara
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun Pendayagunaan Aparatur Negara
2008 tentang Kementerian Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42
(Lembaran Negara Republik Tahun 2011 tentang Petunjuk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar

Tambahan Lembaran Negara Laporan Hasil Pengawasan Intern
Republik Indonesia Nomor 4916); Pemerintah;
3