Page 52 - laptah_cetak_2021

2021

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sesuai dengan prinsip-

prinsip yang terkandung dalam Undang-Undnag tersebut, Pengadilan Agama Cielgon

telah melakukan serangkaian tahapan – tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan

anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Guna tewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik Good Governance

khususnya dalam pelaksanaan APBN yang akuntabel, pengelolaan keuangan negara perlu

diselenggarakan secara profesional, informatif, transparant dan akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Cilegon mendapatkan alokasi dana yang berasal dari

2 (dua) daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI (DIPA 005.01) dan DIPA Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI (DIPA 005.04), adapan rincian alokasi dana tersebut adalah sebagai

berikut :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 31