Page 86 - laptah_cetak_2021

2021

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang

dimulai dari:

1. Permohonan informasi

2. Pengajuan Keluhan / Pengaduan

3. Pendaftaran perkara

4. Pembayaran Biaya Perkara

5. Pengambilan Produk Pengadilan

Semua proses tersebut dilakukan melalui satu pintu. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) tersebut masyarakat sangat terbantu sekali dalam mendapatkan pelayanan

karena cukup dalam satu tempat pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari

korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur

Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah

dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga

peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan

Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan

berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner)

untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang

dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 65