Page 25 - Bansos

2.3 DEFINISI
1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian

bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang

ditetapkan sebagai peserta PKH.
2. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang yang disalurkan secara nontunai
kepada KPM, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau

rentan terhadap risiko sosial.
3. Program Keluarga Harapan Akses yang selanjutnya disingkat PKH Akses adalah program

pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang memiliki komponen sebagai
persyaratan yang berada di lokasi sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan
infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.

4. Program Keluarga Harapan Adaptif yang selanjutnya disingkat PKH Adaptif adalah
program perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial dan
komunitas adat terpencil.

5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga penerima
bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan

Direktur Jenderal.
6. Lanjut Usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.
8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang

kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan
kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.

9. Pendamping Sosial PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut, dikontrakkerjakan,
dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat
Kecamatan.

10. Koordinator Kabupaten/Kota PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan
dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana

koordinator PKH di Kabupaten/Kota dan membawahi pendamping dan operator.

16