Page 40 - Bansos
P. 40

C. Komunitas Adat Terpencil
                        Pengertian Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan orang dalam jumlah

                        tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan
                        miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.


               2.13 SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT

                        Sebagai  perwujudan  tata  kelola  program  yang  baik,  PKH  menyediakan  Sistem
                     Pengaduan Masyarakat dengan membentuk contact center PKH. Layanan ini dapat diakses
                     peserta PKH dan Non PKH serta masyarakat umum untuk memastikan layanan yang baik.

                     Keberadaan  contact  center  dilengkapi  dengan  kanal  pengaduan  yang  disediakan
                     berdasarkan jenis, waktu, tujuan dan sasaran pengaduan.

                        Kanal pengaduan yang ada pada Contact Center PKH adalah:
                     1. Call center, pengaduan melalui telepon pada nomor 1500299;
                     2. Whatsapp Center dengan nomor, 0811-1500229 (Kemensos);

                     3. Email: pengaduan@PKH.kemsos.go.id (Kemensos);
                     4. Surat yang ditujukan ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Contact Center PKH

                     5. Dinas Sosial Kota Ambon Jl. Ina Tuni No.9 Kel. Karang Panjang – Ambon
                     Tahapan penanganan pengaduan terdiri atas penerimaan kasus, pencatatan, pemilahan,
                     penalaahan, klarifikasi, rekomendasi, penyelesaian, dan pelaporan.


               2.14 PENGGANTIAN KPM

                     Dalam     rangka    mengakomodasi      adanya    perubahan     karakteristik   KPM    di
                     desa/kelurahan/pemerintahan  setingkat,  dimungkinkan  perubahan  daftar  KPM  dengan

                     penjelasan sebagai berikut:
                     1. Perubahan/pembaharuan daftar KPM dilakukan melalui  Musdes/Muskel pada  tahun
                        berjalan/pada tahun pelaksanaan program  BSNT, dengan melibatkan Ketua RT/RW,

                        tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
                        budaya masyarakat setempat serta Pendamping Sosial Bansos Pangan.

                     2. Melalui Musdes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari daftar KPM
                        dan keluarga pengganti yang masuk ke dalam daftar KPM serta dilakukan pembaharuan
                        data apabila terjadi perubahan pengurus KPM.

                     3. Keluarga peserta PKH diutamakan mendapatkan program Sembako / BSNT.





                                                             31
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45