Page 42 - Bansos
P. 42
e) Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
f) Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
g) Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
h) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM
i) Tempat dan tanggal lahir Pengurus KPM
j) Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM
k) Nomor Peserta PKH, jika ada
l) Status PKH, jika ada
m) Nama Kepala Keluarga
n) Nama Anggota Keluarga lainnya
o) Alamat Tinggal KPM
p) Kode Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
q) Informasi tersebut untuk dimasukkan ke dalam SIKS-NG.
9. Kepala Desa/Lurah menyampaikan daftar akhir KPM termasuk usulan perubahannya
kepada Bupati/Wali Kota melalui kecamatan untuk memperoleh pengesahan.
10. Bupati/Wali Kota mengesahkan Berita Acara Daftar KPM Perubahan dan
mengirimkannya kepada Kementerian Sosial melalui SIKS-NG. Salinan surat
pengesahan Bupati/Wali Kota agar segera disampaikan kepada Kementerian Sosial
(KPA) dan Gubernur paling lambat diterima setiap tanggal 25 di bulan Januari, April,
Juli dan Oktober. Selanjutnya, daftar KPM perubahan dikirimkan oleh Kementerian
Sosial ke Bank Penyalur untuk proses burekol.
11. Daftar KPM Perubahan kemudian disahkan oleh Kementerian Sosial (KPA) paling
lambat pada tanggal 15 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember
berdasarkan data hasil burekol dari Bank Penyalur. Selanjutnya Daftar KPM Perubahan
yang telah disahkan dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Tim Koordinasi Bansos
Pangan di daerah.
12. KKS untuk KPM Pengganti dicetak Bank Penyalur berdasarkan data yang telah disahkan
oleh KPA di Kementerian Sosial setelah Berita Acara Serah Terima (BAST)
ditandatangani. KKS diterima oleh KPM Pengganti paling lambat tanggal 15 pada bulan
berikutnya.
13. Mekanisme distribusi KKS untuk KPM Pengganti mengikuti mekanisme distribusi KKS
baru.
33
