Page 101 - Buku PPKN Kelas X
P. 101
Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui
penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik,
organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan
mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati
ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.
1) Pancasila.
2) UUD NRI 1945.
3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-
Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI
Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum dan sebagainya.
4) Peraturan Pemerintah.
5) Keputusan Presiden.
6) Peraturan daerah.
Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran
serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di indonesia. Peran aktif warga
negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam
bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara
dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya
dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 87
