Page 96 - Buku PPKN Kelas X
P. 96

3) Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya,
                  pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan
                  untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
               4) Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat
                  yang diangkat (pejabat birokrat). Misalnya, mengadakan pertemuan atau
                  rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokat atau politisi.
               5) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan
                  dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada
                  penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
               6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan
                  undang-undang (RUU).

               7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam
                  menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.
               Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan

            beberapa persyaratan sebagai berikut.
               a) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara
                  lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di
                  lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi
                  administrasi pemerintah.
               b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah
                  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
               c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-
                  undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang
                  baik.
               d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap
                  berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah
                  maupun dari elemen swasta serta LSM.
               e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya,

                  sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information)
                  keputusan pemerintah terjamin.
               Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan

            yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya
            tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata
            pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.



            82    Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101