Page 24 - Buku PPKN Kelas X
P. 24

Tabel 1.1
                          Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut
                             UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

                                                     Kewenangan Presiden Republik
                Kewenangan Presiden Republik            Indonesia sebagai Kepala
               Indonesia sebagai Kepala Negara
                                                             Pemerintahan


              a. Memegang kekuasaan yang           a. Memegang kekuasaan
                tertinggi atas Angkatan Darat,        pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
                Angkatan Laut, dan Angkatan        b. Mengajukan Rancangan Undang
                Udara (Pasal 10).                     Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat
              b. Menyatakan perang, membuat           1).
                perdamaian dan perjanjian dengan   c. Menetapkan Peraturan Pemerintah
                negara lain dengan persetujuan        (Pasal 5 ayat 2).
                DPR (Pasal 11 Ayat 1).
                                                   d. Membentuk suatu  dewan
              c. Membuat perjanjian internasional     pertimbangan yang bertugas
                lainnya dengan persetujuan DPR        memberikan nasihat dan
                (Pasal 11 Ayat 2).                    pertimbangan kepada presiden
              d. Menyatakan keadaan bahaya            (Pasal 16).
                (Pasal 12).                        e. Mengangkat dan memberhentikan

              e. Mengangkat duta dan konsul.          menteri- menteri (Pasal 17 ayat 2).
                Dalam mengangkat duta, Presiden    f. Membahas dan memberi
                memperhatikan pertimbangan DPR        persetujuan atas RUU bersama DPR
                (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).              serta mengesahkan RUU (Pasal 20
              f. Menerima penempatan duta             ayat 2 dan 4).
                negara lain dengan memperhatikan   g.  Menetapkan peraturan pemerintah
                pertimbangan DPR                      sebagai pengganti undang-undang
                (Pasal 13 Ayat 3).                    dalam kegentingan yang memaksa
              g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan   (Pasal 22 ayat 1).
                memperhatikan pertimbangan         h. Mengajukan RUU APBN untuk
                Mahkamah Agung                        dibahas bersama DPR dengan
                (Pasal 14 Ayat 1).                    memperhatikan pertimbangan DPD
              h. Memberi amnesti dan abolisi          (Pasal 23 ayat 2).
                dengan memperhatikan               i. Meresmikan keanggotaan
                pertimbangan DPR                      BPK yang dipilih DPR dengan
                (Pasal 14 ayat 2).                    memperhatikan pertimbangan DPD
                                                      (Pasal 23F ayat 1).






            10    Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29