Page 25 - Buku PPKN Kelas X

i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain- j. Menetapkan hakim agung dari
lain tanda kehormatan yang diatur calon yang diusulkan Komisi
dengan undang-undang (Pasal 15). Yudisial dan disetujui DPR
(Pasal 24A ayat 3).
k. Mengangkat dan memberhentikan
anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).
l. Mengajukan tiga orang calon
hakim konstitusi dan menetapkan
sembilan orang hakim konstitusi
(Pasal 24 C ayat 3).

Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin
dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk
membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia
dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya
melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara

yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini
dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan
kewenangannya.
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara
tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan:
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang
organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur
semua hal tentang kementerian negara, seperti kedudukan, tugas pokok,
fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 11