Page 36 - Buku PPKN Kelas X
P. 36

pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak
                  melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan
                  korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai
                  spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama
                  ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di
                  Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi
                  nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi
                  dalam tata kelola pemerintahan.
                     Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia,
                  dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam
                  permusayaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi

                  kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung
                  nilai pengakuan terhadap sisi kemanusian dan keadilan (fairness) yang non-
                  diskriminatif; demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam
                  membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua
                  tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya
                  jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD
                  NRI Tahun 1945.
                                                          Tiga nilai utama yang tertuang
                                                       dalam Pembukaan UUD NRI
                                                       Tahun 1945 tersebut di atas harus
                                                       senantiasa menjadi pertimbangan
                                                       dan  perhatian  dalam  sistem
                                                       dan    proses   penyelenggaraan
                                                       pemerintahan dan pembangunan
                                                       bangsa.     Pancasila    sebagai
                  Sumber: http://www.kompasiana.com    falsafah bangsa dalam bernegara
                  Gambar 1.6 Nilai dan Sila dalam
                  Pancasila harus menjiwai dalam praktek   merupakan nilai hakiki yang
                  penyelenggaraan pemerintahan.
                                                       harus termanisfestasikan dalam
                  simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai
                  pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,
                  nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan
                  dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan
                  utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung
                  makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan



            22    Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41